Jalan berliku pengembangan kehutanan masyarakat di DIY

Yogyakarta, 25 Oktober 2013
Sekira 30 orang penggiat kehutanan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta bertemu di Jogja pada tanggal 22 Oktober 2013 untuk membicarakan masa depan pengelolaan hutan negara dan hutan rakyat. Peserta pertemuan ini mewakili masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan hutan rakyat serta LSM pendamping dan akademisi dari Fakultas Kehutanan UGM. Berbagai masalah dan kendala yang menghambat kemajuan dibicarakan untuk diupayakan solusinya.

Suasana sarasehan pelaku kehutanan masyarakat Kabupaten Gunungkidul
Suasana sarasehan pelaku kehutanan masyarakat Kabupaten Gunungkidul

Berbagai masalah pengelolaan HKm masih cukup mengemuka setelah turunnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HKm) yang hanya berlaku hingga bulan November 2013. Perbedaan pemahaman terhadap peraturan yang ada dinilai menjadi sumber masalah. Sebagai misal, kegiatan penjarangan yang seharusnya menjadi bagian dari kegiatan pemeliharan tegakan hutan menjadi terhambat karena ada pihak yang menganggapnya sebagai bagian dari kegiatan pemanenan dan karenanya berlaku aturan bagi hasil. Sementara koperasi HKm yang sudah melakukan pemanenan juga tidak tahu kemana harus menyetor bagi hasil karena tidak ada rekening yang disiapkan untuk itu.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan membuat petunjuk teknis untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur DIY No. 38 tahun 2009 tentang Pengelolaan HKm. Petunjuk teknis ini seyogyanya mengatur tata hubungan kerja yang menghindari tumpang tindih kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta. Dr. Maryudi dari Fakultas Kehutanan UGM dalam kesempatan tersebut menyarankan untuk diperjelas lagi bahwa porsi Dishutbun DIY adalah membuat arahan kebijakan dan program sedangkan KPH Yogyakarta sebagai UPT Dishutbun DIY menjadi pelaksana teknis pengelolaan HKm.

Untuk pengelolaan HTR masih menghadapi kendala lamanya proses pengesahan RKT yang berakibat kegiatan lapangan tertunda. Koperasi HTR juga belum mempunyai modal yang cukup untuk melaksanakan perdagangan kayu apalagi untuk memulai industri perkayuan. Sementara itu, 6 desa di Gunungkidul yang mengajukan penetapan areal kerja hutan desa hingga sekarang belum menerima SK Menhut tersebut meskipun kabarnya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

Beberapa langkah penyelesaian dihasilkan dalam diskusi tersebut, antara lain:
1. Audiensi dengan KPH Yogyakarta terkait pengelolaan HKm
2. Mengirimkan surat kepada Menteri Kehutanan RI terkait pertanggungjawaban IUPHHK-HKm

(ZNR)

Berbagi dengan teman:

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>