Community Forestry

Shorea mengembangkan Kehutanan Masyarakat (community forestry) di Provinsi D.I Yogyakarta meliputi HKm, HTR, dan Hutan Desa.

Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Masyarakat di sekitar hutan mempunyai hubungan ketergantungan secara langsung dengan lingkungan, hubungan keduanya bukan semata-mata hubungan manusia secara pribadi (individu) dengan alam. Hubungan manusia dengan alam sangat dipengaruhi manusianya. Hutan dieksploitasi tanpa mempedulikan manusia disekitar hutan, pada akhirnya kita melihat kekayaan hutan diangkut negara tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan.

Hutan di Propinsi DIY telah memberikan kontribusi yang penting dalam pembangunan daerah dan masyarakat, antara lain dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemenuhan bahan baku industri dan jasa lingkungan. Dekade terakhir ini, hutan mengalami banyak kerusakan sehingga tidak berfungsi seperti fungsi hutan sesungguhnya karena kondisinya yang kritis. Produksi hasil hutan menurun dan jasa lingkungan tidak dapat dipertahankan sehingga masih sangat perlu ditingkatkan perannya untuk kesejahteraan masyarakat, secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Saat ini, HKm di DIY yang sudah mendapatkan IUPHKm seluas 1.087,45 ha (26,48 %) dari luasan areal yang dicadangkan Kabupaten Gunungkidul. Ijin HKm tersebut dikeluarkan oleh Bupati diperuntukkan kepada 35 kelompok tani HKm di Gunungkidul sedangkan di Kulon Progo seluas 196,80 Ha diberikan kepada 7 kelompok tani Hkm.

Hingga saat ini memang masyarakat mencoba melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan. Di tingkat kelompok, lebih lanjut telah membentuk tujuh badan hukum koperasi di Gunungkidul untuk memayungi 35 kelompok tani, tersebar di lima kecamatan yaitu Panggang, Paliyan, Playen, Nglipar, dan Semanu. Sedangkan Kulon Progo 7 Koperasi yang terdiri 7 Kelompok. Pembentukan koperasi ini sebagai ketentuan lanjut dari kebijakan pemerintah dalam P.37/2007 untuk memproses perijinan pemanfaatan HKm jangka panjang yaitu izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), yang persyaratan wajibnya adalah Badan Hukum koperasi.

Kelompok HKm di DIY 42 KTH, pasca ijin telah melakukan inventarisasi potensi kayu dan pengukuran digital lahan yang mereka kerjakan. Ini merupakan bagian dari semangat yang akan diusung petani untuk bisa mengajukan ijin pemanfaatan kayu. Prosedure ijin kayu yang tersebut dalam P.37/ 2007 masih sangat umum dan perlu penjelasan secara teknis. Pada paragraf 2 tentang Kewajiban Pemegang IUPHHK HKm, pasal 26 disebutkan kewajiban  Pemegang ijin adalah : (a) membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); (b) menyusun rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu selama berlakunya izin; (c) melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu; (d) melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahan kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami (tidak menebang pohon yang bukan hasil tanaman); (e) melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tata usaha kayu hutan tanaman; (f) menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada pemberi izin.
Download Peta HKm

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di Gunungkidul selain HKm adalah Hutan Tanaman Rakyat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. HTR merupakan salah satu alternatif dalam mendukung revitalisasi sektor kehutanan yang perlu dipercepat untuk meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Skema HTR di Yogyakarta telah dikembangkan di kawasan hutan Negara (eks tanah Afkiren Bosch/eks tanah AB) seluas 327,73 hektar. Kawasan tersebut dikelola oleh 6 kelompok yang meliputi 6 desa di Gunungkidul. Lokasi 6 desa tersebut meliputi Balong, Jepitu, Purwodadi, Pacarejo, Candirejo, dan Wunung.

Hutan Desa

Peluang pemanfaatan eks tanah AB maka hutan desa juga akan diinisiasi di Yogyakarta. Hutan Desa merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh lembaga desa. Selama ini pengelolaan hutan yang dilakukan oleh institusi Desa di Indonesia masih sangat sedikit. Begitupun di DIY, pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan hutan desa bahkan belum ada.

Menilik kondisi eks tanah AB adalah sangat relevan jika dilakukan pengembangan skema hutan desa. Berdasarkan hasil survey oleh Shorea (2008), bahwa desa-desa disekitar tanah AB telah cukup lama mengelola tanah tersebut. Ada sejumlah desa menyatakan sejak tahun 1940-an masyarakat telah masuk dan melakukan pengelolaan di tanah AB. Yang menarik adalah sebagian besar masyarakat masih mengakui status tanah AB sebagai tanah negara, meskipun sudah lebih dari 30 tahun tidak ada program dari pemerintah terhadap tanah tersebut. Namun tidak sedikit juga dari luasan yang ada beberapa lokasi telah menjadi pemukiman dan kas desa.

Kegiatan prakondisi dilakukan dengan mengidentifikasi desa-desa dan potensi kawasan hutan yang siap untuk dikembangkan sebagai model hutan desa. Dari kawasan seluas 679,64 ha tersebut dapat dipilih kawasan sebagai model hutan desa di Gunungkidul. Kegiatan identifikasi masih terfokus pada kondisi kawasan, pemanfaatan dan pengelolaan saat ini. Identifikasi dengan assesment dan interview mendalam dengan aparat serta masyarakat yang mengelola kawasan AB.

Sejumlah desa menyatakan tertarik untuk mengembangkan pengelolaan kawasan dengan Hutan Desa. Pemahaman aparat desa memandang dengan adanya hutan desa peran dalam mengelola hutan lebih berarti sehingga dapat terlibat lebih jauh. Selama ini desa hanya sebagai pengesah/ memberikan keterangan terhadap pengelolaan hutan negara pada khususnya.

Hasil identifikasi memberikan gambaran luas kawasan dan partisipasi kesiapan aparat desa dalam memandang pengelolaan hutan, dari 11 desa dimungkinkan terdapat 6 desa yang perlu dilakukan  pendalaman dalam kaitannya pengembangan menuju hutan desa. Pertimbangan ini didasarkan pada kondisi desa, masyarakat, dan kawasan yang ada. Ke-6 desa meliputi : Desa Krambilsawit, Desa Kanigoro, Desa Kepek, Desa Planjan, Desa Monggol, dan Desa Jetis.

Download Peta HTR dan hutan desa

Berbagi dengan teman:

Share This:

2 thoughts on “Community Forestry”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>