Category Archives: Hutan Rakyat Lestari

hutan rakyat

Pembangunan Sawmill Koperasi Wana Manunggal Lestari mendekati tahap akhir

spanduk 25 Gunungkidul, 14 September 2013

Pembangunan sawmill Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) mendekati tahap akhir dengan selesainya bangunan kantor, ruang pamer (showroom) dan ruang pertemuan. Sebagai ungkapan rasa syukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Sabtu, 14 September 2013 diadakan acara syukuran bertempat di ruang pamer sawmill tersebut. Undangan yang menghadiri acara tersebut adalah perwakilan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul, Perangkat Desa Dengok, Pengurus KWML dan penggiat pengelolaan hutan rakyat lestari dari Perhimpunan SHOREA dan Pusat Kajian Hutan Rakyat Fakultas Kehutanan UGM. Para pekerja bangunan yang terlibat dalam kegiatan sawmill tersebut juga turut hadir untuk meramaikan acara.

Sambutan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul
Sambutan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul

Puji Raharjo selaku penanggunggjawab pembangunan sawmill berharap sawmill yang dibangun bermanfaat bagi masyarakat Desa Dengok dan sekitarnya serta Kabupaten Gunungkidul pada umumnya. Warga sekitar sawmill bisa menggunakan fasilitas ruang pertemuan untuk kegiatan warga dengan menghubungi pengelola sawmill.
Dalam sambutannya, Bapak Taufik JP dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul menyampaikan dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan hutan rakyat dan industrinya. Pengembangan industri diharapkan bisa memberi nilai tambah hasil hutan kayu dari hanya sekedar menjual kayu gelondongan sekarang bisa menjual kayu olahan. Yang paling penting menurut beliau, produk hasil hutan rakyat yang diperdagangkan harus dijamin legalitasnya untuk meningkatkan kelestarian pengelolaan hutan rakyat.
ingkung 25 Acara syukuran ditutup dengan do’a bersama dan bersantap hidangan ala kadarnya. (ZNR)

Berbagi dengan teman:

Share This:

Hutan Rakyat Lestari

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi hutan rakyat sebesar 50.151 ha dengan luas aktual sebesar 19.000 ha. Pengelolaan hutan rakyat secara lestari telah dimulai sejak tahun 2006 oleh Shorea, Arupa, dan PKHR UGM. Lokasi demplot dilakukan di tiga desa yaitu Desa Kedungkeris, Desa Dengok, dan Desa Girisekar. Demplot dimaksudkan untuk membangun unit manajemen hutan rakyat secara lestari seluas 815,18 ha. Kemudian pada tahun 2006, ketiga lembaga tesebut melakukan fasilitasi sertifikasi hutan rakyat di tiga desa tersebut. Pada September 2006, Gunungkidul memperoleh sertifikat pengelolaan hutan rakyat lestari di tiga desa tersebut.
Hutan rakyat merupakan potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam aspek produksi tanpa meninggalkan aspek sosial dan aspek lingkungan. Budaya lokal “tebang butuh” merupakan alat kontrol yang dilakukan masyarakat Kabupaten Gunungkidul dalam melestarikan hutan rakyat. Aspek produksi dipandang sebagai investasi dan bukan tujuan utama, sedangkan aspek lingkungan dan aspek sosial merupakan prioritas utama yang dapat memberikan manfaat lebih besar. Hal tersebut bagi sebagian orang dipandang sebagai hambatan dalam pengelolaan hutan rakyat, khusunya kontinyuitas produksi. Namun sebagian orang yang lain memandang “tebang butuh”sebagai bentuk kearifan lokal yang perlu dilestarikan karena aspek produksi bukan tujuan utama.
Sertifikasi hutan merupakan instrumen yang ditujukan untuk mendorong terjadinya praktek pengelolaan hutan lestari; yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial; dengan mengkaitkannya pada perdagangan produk hasil hutan. Dalam konteks pengelolaan hutan berbasis masyarakat (termasuk hutan rakyat), sertifikasi hutan diharapkan dapat meningkatkan pengakuan/penghargaan lebih luas atas kesuksesan masyarakat dalam membangun hutan, serta lebih memberdayakan masyarakat dalam mengelola hutan dan lahan. Selain itu, proses sertifikasi diharapkan dapat menjadi jalan bagi terjadinya insentif-insentif yang diperlukan, baik dari pasar maupun dukungan kebijakan pemerintah.
Selama ini penatausahaan hasil hutan hak belum secara rinci diatur dalam perundang-undangan, dan prosedur/tata cara pemanfaatan hasil hutan rakyat belum jelas. Proses legalitas kayu rakyat masih disamakan dengan proses legalitas kayu hutan negara. Proses tersebut masih memberatkan masyarakat khususnya petani hutan rakyat sebagai produsen kayu dalam hal mendapatkan legalitas kayu. Shorea, Arupa, dan PKHR UGM memandang bahwa insentif-insentif pengelolaan hutan rakyat belum dirasakan oleh pengelola hutan rakyat.
Pada hal jelas pengelolan hutan rakyat sepatutnya memperoleh penghargaan dari pemerintah. Penghargaan dapat berupa insentif-insentif yang dapat diberikan dalam bentuk kebijakan hutan rakyat yang lebih pro rakyat, pembebasan biaya pengukuran dan pengujian kayu, fasilitasi penguatan kelembagaan, dan lain sebagainya.

Di Gunungkidul pengelolaan hutan rakyat bersertifikat dilakukan pada tiga desa, meliputi Desa Kedungkeris, Desa Dengok, dan Desa Girisekar. Masing-masing terletak di Kecamatan Nglipar, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Panggang. Desa Kedungkeris memiliki tiga dusun yang mengelola hutan rakyat bersertifikat yaitu Dusun Pringsurat, Dusun Kedungkeris, dan Dusun Sendowo Kidul. Pengelola unit manajemen dilakukan oleh Paguyuban Kelompok Tani Hutan Rakyat Margo Mulyo. Desa Dengok meliputi Dusun Dengok IV, Dusun Dengok V, Dusun Dengok VI. Pengelolaan dilakukan oleh Paguyuban pengelola hutan rakyat Ngudilestari. Desa Girisekar meliputi Dusun Jeruken, Dusun Pijenan, dan Dusun Blimbing. Pengelolaan dilakukan oleh Paguyuban Kelompok Tani Sekar Pijer.

Koperasi serba usaha Wana Manunggal Lestari merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang pertanian dan kehutanan, yang menaungi tiga unit manajemen hutan rakyat lestari di Gunungkidul. Luas unit manajemen yan dikelola seluas 815,18 ha, terdiri dari unit manajemen Desa Kedungkeris seluas 184,25 ha, Desa Dengok seluas 229,10 ha, dan Desa Girisekar seluas 401,83 ha.

Berbagi dengan teman:

Share This: