Saatnya kelompok mengimplementasikan RKU

Pasca peraturan mentri LHK no 83 tahun 2018 tentang perhutanan sosial, maka ketentuan mengenai rencana kelola bagi pemegang ijin HKm akan mengikuti kebijakan yang diatur didalamnya.

Yang sebelumnya menyusun rencana umum untuk jangka waktu 35 tahun, saat ini pemegang IUPKm mereview RU menjadi RKU dalam jangka waktu 10 tahun-an.

Beberapa pemegang ijin sudah menyelesaikan penyusunan RKU hingga untuk jangka kelola sampai tahun 2027, baik pemegang IUPHKm di Kabupaten Kulon Progo maupun di Gunungkidul.

Selanjutnya bagaimana implementasinya? ini menjadi tantangan bagi pemegang ijin untuk dapat memanfaatkan hasil hutan khususnya di kawasan produksi bagaimana dapat melakukan panen kayu dan penjualannya, sehingga harapan menikmati kayu yang selama ini mereka tanam dan pelihara menjadi kenyataan. (P)

Berbagi dengan teman:

Share This: