Menjemput Musim Panen

Kehutanan masyarakat yang mulai mendapatkan tempat dalam wacana pengelolaan hutan di Indonesia setahun menjelang reformasi 1998, hingga sekarang masih bergulat dengan berbagai tantangan dan hambatan. Dari menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan yang mengatur pelaksanaannya hingga mengelola kegiatan di tingkat tapak yang tak kalah melelahkan. Hanya mereka yang konsisten dengan arah geraknya sendiri yang bisa memastikan bahwa pada akhirnya cita-cita: “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera” bisa menjadi kenyataan.

Perhimpunan SHOREA yang sejak tahun 2001 terlibat dalam berbagai kegiatan fasilitasi kehutanan masyarakat tidak lepas dari berbagai pergulatan itu. Memulai langkah dengan dialog parapihak kehutanan untuk membedah berbagai permasalahan seputar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sampai akhirnya menunjukkan bukti tentang pentingnya kehutanan masyarakat dalam menghambat pengurangan luasan kawasan berhutan dan mencegah penurunan kualitas fungsi hutan bagi lingkungan terutama dalam penyerapan emisi karbon.

Tiga belas tahun tentu bukan waktu yang sedikit untuk dibiarkan kembali hilang dalam alur yang tidak terkendali. Kerja keras masih dibutuhkan untuk bisa memastikan bahwa semuanya berada pada jalur yang benar sebelum bisa menggapai tujuan akhir. Paling tidak harus bisa dipastikan bahwa tahun 2015 adalah tahun yang penuh harapan untuk semua rencana yang telah disusun oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut.

foto puji crop
Puji Raharjo, S.TP.

Tahun 2015 akan kembali menjadi tahun yang penuh tantangan karena sejumlah 6 Koperasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Gunungkidul telah mencanangkan untuk memanen kayu dalam rencana operasionalnya. Puji Raharjo, Direktur Eksekutif SHOREA memaparkan bahwa sekarang sedang dilakukan inventarisasi hutan oleh koperasi-koperasi HKm untuk bisa menentukan jatah tebang yang sesuai dengan rencana kelestarian hutan. Selain itu, SHOREA juga berencana untuk meningkatkan intensitas pendampingan kepada 4 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Kabupaten Gunungkidul, 7 Koperasi HKm di Kabupaten Kulonprogo dan 3 Koperasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Gunungkidul. Khusus untuk LPHD akan diusahakan untuk segera memperoleh Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) di tahun depan.

Dua puluh unit usaha kehutanan masyarakat tersebut di atas diarahkan untuk mengembangkan rencana usaha kehutanan yang realistis sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. SHOREA akan selalu berada di tengah dampingannya untuk memperkuat kapasitas teknis dan kapasitas kelembagaan sampai akhirnya kemandirian tercapai. (ZNR)

Berbagi dengan teman:

Share This: