Pelatihan SVLK Bagi Pengelola HKm dan HTR Yogyakarta

Peningkatan kapasitas terkait Standard Verifikasi Legalitas Kayu dibingkai dalam Latih-Damping untuk pengelola HKm dan HTR Yogyakarta diselenggarakan oleh Shorea. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memahamkan SVLK bagi kelompok tani dan koperasi pengelola hutan negara skala mikro yakni HKm dan HTR.
Menurut Zain Noor Rahman selaku ketua penyelenggara, “Latih-Damping ini lebih ditujukan agar peserta mampu mensosialisasikan dan menerapkan VLK di kelompok atau koperasinya masing-masing. Latih-Damping ini didisain sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan karena ini terkait standard ya harus pelan-pelan dan sabar namun tetap subtansinya dapat dipahami oleh peserta.”
Adi Marwoto selaku perwakilan koperasi Rimba Lestari HKm asal Kecamatan Panggang Gunungkidul mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan hal baru. “Kami sekarang paham apa itu pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi hutan. Pemateri dan fasilitator menjelaskan dengan bahasa mudah dan dengan contoh-contoh yang mudah. Meskipun kalau membaca buku SVLK sulit dipahami, tapi dengan penjelasan fasilitator ternyata ya kami mampu.”
Kegiatan ini diselenggarakan pada 16-17 Februari 2011 di LPP Garden Yogyakarta yang diikuti oleh 35 peserta perwakilan dari kelompok/koperasi HKm dan HTR di Yogyakarta. Latih-damping ini terselenggara atas dukungan MFP Kehati. (ewn)

Berbagi dengan teman:

Share This:

Latih-Damping SKAU Bagi Kepala Desa

Latih-Damping terkait Penatausahaan Hasil Hutan dari hutan rakyat  diselenggarakan oleh Shorea pada 8 sampai 10 Februari 2011 di LPP Garden Yogyakarta. Kegiatan ini terselenggaran atas kerjasama Shorea, BP2HP, dan MFP Kehati.

Peserta berasal dari Gunungkidul sebanyak 15 kepala desa/perangkat desa dan 14 kepala desa/perangkat desa dari Wonosobo, serta 1 orang dari asosiasi petani hutan rakyat Wonosobo. Semua kepala desa/perangkat desa yang mengikuti latih-damping ini mendapatkan sertifikat pelatihan SKAU.

“Dengan sertifikat pelatihan SKAU yang dikeluarkan oleh BP2HP maka peserta tersebut layak menjadi pejabat penerbit SKAU di desanya. Tentu perlu proses lebih lanjut yaitu peserta harus meregistrasikan diri ke Dinas Kehutanan setempat dan selanjutnya bupati mengangkatnya menjadi pejabat penerbit SKAU sesuai dengan P.51/2006,” jelas Suryanto Sadiyo, koordinator program.

Kegiatan ini merupakan rangkaian program terkait SVLK pada hutan hak/rakyat yang menjadi bagian penting atas pasokan kayu di Jawa. SVLK terkait erat dengan penatausahaan hasil hutan. Selama ini permasalahan yang muncul adalah peredaran kayu rakyat yang tidak dilengkapi dokumen keabsahan kayu. Ini muncul karena terbatasnya penjabat penerbit dan terbatasnya blanko SKAU, dan terlebih pemahaman masyarakat yang belum memadai terkait penatausahaan hasil hutan kayu rakyat.

Berbagi dengan teman:

Share This: