Sertifikasi VLK Siap Digarap

Sertifikasi mandatory terkait P.38/2009 mendorong Konsorsium Shorea Arupa bekerja sama untuk mencoba apakah sistem Verifikasi Legalitas Kayu tersebut implementatif di hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan. Untuk itu, atas dukungan MFP II, Shorea Arupa membangun lokasi pembelajaran di 3 kabupaten yaitu Blora, Wonosobo, dan Gunungkidul.

“Kami mencoba belajar bersama masyarakat terkait SVLK. Ini kan regulasi pemerintah, tentunya masyarakat seharusnya diberi ruang untuk merespon terkait kebijakan publik ini. Apabila ternyata terdapat permasalahan-permasalahan yang sulit diatasi dalam konteks SVLK dalam pengelolaan hutan skala mikro dan kecil, pemerintah harus merespon,” ungkap Suryanto Sadiyo, koordinator program.

Program ini mengandung kegiatan peningkatan kapasitas parapihak lokal, pembangunan lokasi pembelajaran, dan penyusunan database pembelajaran.

Berbagi dengan teman:

Share This:

Rencana Kerja HKm Jogja Siap Diajukan

Rencana Kerja HKm yang disusun Koperasi HKm, atau yang disebut Rencana Umum Pengelolaan HKm 35 tahun, telah disyahkan oleh Dishutbun DIY. “Sebanyak 9 Koperasi Gunungkidul dan 2 koperasi Kulon Progo telah kami fasilitasi dalam penyusunan rencana kelola. Setelah disyahkan oleh Dishutbun DIY, kami akan memfasilitasi pengajuan IUPHHK HKm untuk koperasi HKm tersebut. Masalahnya, kami belum mendapatkan informasi terkait prosedur pengajuan IUPHHK. Untuk itu, kami akan komunikasikan dengan Kemenhut”, ungkap Zain, Deputi Perhimpunan Shorea.
IUPHHK merupakan perizinan terkait pemanfaatan hasil hutan kayu. IUPHHK menjadi urgen karena pada 2012 sudah ada pemegang IUPHKm yang melakukan penjarangan dan penebangan kayu di kawasan HKm.

Berbagi dengan teman:

Share This: